Gaji PNS Dipindah ke Bank Banten

 Gubernur Banten, Rano Karno

SERANG - Tak lama lagi, Pemprov Banten memiliki bank sendiri. Hasil fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemprov Banten dinyatakan lulus mendapatkan izin akuisisi (pembelian) bank, untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau lebih dikenal dengan sebutan Bank Banten.Gubernur Banten Rano Karno menarget pada 2016 ini Bank Banten sudah bisa beroperasi.

Dengan demikian, maka kas daerah (kasda) serta gaji pegawai Pemprov Banten dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Banten akan dipindah ke dari Bank bjb ke Bank Banten."Kapan mau dipindah, itu gubernur punya kuasa (kewenangan-red). Tapi, perpindahan itu tidak secara langsung. Pertama dimulai kas daerah dulu, gaji pegawai, baru yang lainnya. Tapi tidak harus sekarang, karena kas daerah itu diawali tahun depan," ujar Rano Karno, kemarin.

Menurut Rano, Pemprov Banten melalui PT Banten global Development (BGD) sudah boleh melakukan proses bisa akuisisi Bank Pundi menjadi Bank Banten. "Sekarang sudah bisa berubah nama jadi Bank Banten," katanya.Rano menarget akan melaunching Bank Banten pada HUT ke-16 Provinsi Banten, pada 4 Oktober 2016.

"Saya inginnya pas momen HUT Banten launching. Cuma saya kembali lagi bertanya, operasional bank ini kan tidak bisa berhenti, kalau memang masih terlalu lama, bikin saja soft opening dulu pada HUT Banten itu.Dan kantor bank harus pindah di Kota Serang, sebagai ibukota Provinsi Banten, meski pun di Serang sudah ada kantor cabang pembantu," ujarnya.

Rano bersyukur proses akuisisi Bank Pundi menjadi Bank Banten berjalan lancar. Apalagi OJK melihat potensi Banten dan pergerakan ekonomi di Banten yang memang layak memiliki bank."Saya sempat ditanya OJK, bagaimana komitmen pemprov dengan bank ini. Saya jawab, dengan adanya bank ini pemprov berusaha membesarkannya berdasarkan kemampuan. Usaha bank itu kan usaha modal. Tidak mungkin untung besar tanpa modal besar. Maka jika suatu saat bank ini butuh modal besar, maka pemprov akan ajukan tambahan modal ke DPRD Banten. Karena dalam perda itu modal dasar BGD untuk membuat bank itu Rp 1,3 triliun, tapi yang bisa baru Rp 950 miliar," jelasnya.

Rano optimistis Bank Banten bisa berkembang pesat. Sebab, banyak potensi yang bisa digarap untuk dikembangkan."Jadi tidak dari kas daerah dan gaji pegawai saja. Kita punya saham di bank bjb dari mulai 2007 sampai 2015 ada Rp 130 miliar. Kemudian kita punya deviden dari 2007 sampai 2015 ada Rp 300-an miliar. Kita juga ada depositi Rp 1 triliun, ini juga bisa menjadi modal," tegasnya.

Pemeran "Si Doel Anak Sekolah" ini menambahkan, Pemprov Banten akan mengembangkan Bank Banten secara bertahap, dengan kesiapan yang matang. Jika sudah memiliki sistem operasional yang baik, Pemprov Banten pun akan mengalihkan kerjasama pembayaran pajak melalui sistem online, yang saat ini dikerjasamakan dengan Bank bjb ke Bank Banten.

"Samsat kita kan bekerjasama karena ada sistem. Maka saya bicara dengan Pak Asmudji (komisaris BGD-red) agar Bank Banten punya sistem. Ya gimana kan nanti kebutuhan ATM dan lainnya, Bank Banten sudah ada belum," tegasnya.

Namun, lanjut Rano, pengalihan kas daerah harus dipikirkan matang karena menyangkut adanya SK gubernur untuk membuka kas daerah."Itu kemarin sempat saya bicarakan dengan sekda dan yang lainnya. Saat APBD Banten 2017 nanti disahkan, biasanya ada SK gubernur untuk membuka kas daerah. Dulu di bank bjb, sekarang harus ke Bank Banten. Persoalannya, saat ABPD disahkan, masa jabatan saya berakhir pada Januari 2017, lantas nanti siapa yang akan mengeluarkan SK. Ini juga harus dihitung.

Kalau di perubahan APBD kan oke lah di Oktober. Nah kalau APBD murni biasanya di Februari baru ada SK kasda. Jadi, pengalihan kas daerah kalau sekarang tidak bisa. Paling yang bisa sekarang ini dari deposito dulu. Karena deposito ini perjanjiannya setiap per satu bulan," katanya.

Komisaris PT BGD Asmudji menambahkan, penyediaan mesin ATM nanti akan dipenuhi pada 2017. Saat ini, lanjutnya, Bank Banten memiliki 160 cabang se-Indonesia, namun untuk di Banten sendiri baru ada 8 cabang.

"Fokus kita membangun mesin ATM di delapan kabupaten/kota di Banten dulu. Itu syarat mutlak. Sekarang kan ATM ini tidak harus punya sendiri, bisa ATM bersama. Jadi itu juga menjadi program.

Bank Banten harus besar di Banten dulu, setelah itu baru ke daerah lain," katanya.

Seperti diketahui, Pemprov Banten akan menguasai saham Bank Banten hasil dari akuisisi Bank Pundi. Pemprov menarget dapat membeli 51 persen saham dari PT Recapital Securities selaku pemegang sebelumnya, pada akhir 2016 ini.

Direktur Banten Global Development (BGD) Franklin Paul Nelwan menjelaskan, setelah fit and proper test selesai, dilakukan right issue atau penawaran umum terbatas untuk dikonvert menjadi saham. "Nah, itu nanti (saham pemprov-red) akan mencapai 35 persen pada tahap awal. Kemudian di Oktober nanti, ketika uang penyertaan modal Rp 300 miliar turun (cair), saham kita jadi 51 persen. Dengan saham segitu pemprov sudah jadi pemegang saham pengendali dan mayoritas," kata Franklin.

Menurut Franklin, pada Februari 2017 nanti pemprov akan menambah lagi kepemilikan saham Bank Banten menjadi 68 persen. Sisa saham yang ada, lanjutnya, dimiliki PT Recapital Securities dan masyarakat yang membeli di pasar modal. "Kita 35 persen juga sudah jadi pengendali, hanya belum mayoritas. Dengan 68 persen, maka menjadi pengendali dan mayoritas," katanya.

Saham 68 persen tersebut dibeli dengan nilai sekitar Rp 800 miliar. Saat ini, kata dia, nilai saham Bank Banten per lembarnya mengalami peningkatan drastis. "Saham 68 persen itu nominalnya Rp 800 miliaran. Ini (Bank Banten-red) bagus, karena kita beli saham hanya dengan nilai Rp 18,35 per lembarnya, sekarang silahkan cek di pasar modal itu sudah Rp 130 per lembarnya," jelasnya.  

Serang Monday, August 01, 2016