 |
| ILustrasi |
SERANG, (KB).- DPP
Gerindra merekomendasikan mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman (ATN)
sebagai bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten. Surat rekomendasi tinggal diteken
Ketua Umum Dewan Pembina yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo
Subianto.
“Ya surat rekomendasi untuk Pak
ATN tinggal diteken Pak Prabowo. Sebelumnya sempat tertunda karena Pak Prabowo
setelah peringatan HUT RI di Hambalang langsung ke luar negeri. Sekarang beliau
sudah pulang. Mudah-mudahan paling lambat besok (Kamis, 25/8/2016), sudah
diteken,” kata Anggota Dewan Pembina DPP
Partai Gerindra Mayjen (Purn) Amir Tohar saat dikonfirmasi Kabar Banten, Rabu
(24/8/2016).
Ia mengatakan,
rekomendasi yang diberikan Gerindra ke ATN untuk posisi cawagub. Sedangkan
untuk posisi cagub, Gerindra sedang menjalin komunikasi dengan PDIP. “Ya kita berharap untuk cagub dari PDIP yakni Rano
Karno,” ucapnya.
Sementara itu Ketua DPD
Gerindra Provinsi Banten, Budi Heryadi belum mendapat informasi tersebut dari
DPP. Ia juga belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut, karena belum
melihat wujud suratnya. "Ini kan baru menjajaki kemungkinan Rano mau ambil
wakil. Sebetulnya siapapun yang ditunjuk DPP, prinsipnya saya sih setuju.
Namun, alangkah beradabnya kalau dipertanyakan dulu kepada yang bersangkutan mau
tidak didampingi oleh Gerindra. Karena sejauh ini belum ada respons dari
Rano," kata Budi, melalui sambungan telefon, kemarin.
Rano Karno sampai saat
inipun belum diketahui apakah menggandeng politisi atau birokrat untuk
berpasangan di pilgub. "Jadi kalau surat rekomendasi terkait ATN itu benar
menurut saya itu keputusan terlalu cepat. Padahal kan mekanismenya ada usulan
DPD, yang pastinya sudah berpandangan dengan orang yang mau diusung. Kalau RK
(Rano Karno) mau, Taufiknya mau ya kami usung. Tapi kalau Pak Taufiknya mau
RK-nya enggak mau ya bagaimana dong," ucapnya.
Soal surat rekomendasi
yang kabarnya tinggal menunggu teken Ketua Umum Gerindra Prabowo, menurutnya
sah-sah saja pihak DPP mengatakan hal itu. "Sebenarnya sah-sah saja kalau
mau mengatakan itu. Tapi kan fsiknya belum ada, kalau tanda tangan ketua umum
kan pasti nanya dulu ke Pak RK, mau enggak (disandingkan dengan calon dari
Gerindra). Kalau RK-nya enggak mau apa enggak malu," tuturnya.
Ia menuturkan, sejauh ini
tidak ada usulan rekomendasi dari DPC maupun DPD terkait ATN yang disodorkan
jadi pendamping Rano. "Dan DPD sedang bernegosiasi dengan berbagai pihak
terkait koalisi. Ibaratnya kan ini mau kawin ini, kalau pasangannya enggak mau
bagaimana," ucapnya. Jika PDIP menolak koalisi, kata dia, Gerindra akan
mengambil langkah alternatif dengan membentuk poros tengah.
"Ada sejumlah partai
yang belum memutuskan, Gerindra, PPP, PKB, dan Nasdem. Kalau koalisi dengan
PDIP tidak terjalin, kami bentuk poros tengah. Saya kira banyak tokoh yang
ingin maju, ada Tubagus Sangadiah, kemudian Mardiono. Ini dalam rangka
membentuk poros tengah. Banyak tokoh yang saya kira dapat diperhitungkan
masyarakat. Sebenarnya, PDIP enggak perlu repot-repot," ujarnya.
PAN resmi ke WH-Andika
Dalam perkembangan lain
DPW Partai Amanat Nasional akhirnya resmi memberikan dukungan terhadap pasangan
bakal Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) Banten Wahidin Halim
(WH) dan Andika Hazrumy. Kepastian dukungan tersebut dikatakan oleh Ketua DPW
PAN Banten Masrori, Rabu (24/8/2016).
”Benar, kami melakukan rapat
dengan pengurus DPD Golkar Banten disalah satu hotel di Kota Serang, dan
keputusannya adalah memberikan dukungan kepada pasangan WH-Andika dalam Pilgub
2017 mendatang,” katanya.
Menurutnya, dengan
keputusan tersebut akhirnya PAN sudah jelas arah dan koalisi dalam Pilgub 2017
mendatang, sehingga pihaknya akan melakukan konsolidasi ke pengurus baik DPD,
DPC maupun ranting agar satu suara memenangkan WH-Andika. “Kami akan komunikasi dengan DPP untuk memberikan
dukungan kepada WH-Andika, dan dalam waktu dekat deklarasi akan dilakukan,
sekitar Jumat (2/9/2016),” ujarnya.
Hal yang sama dikatakan
oleh tim sembilan DPW PAN Banten Dede Rohana. Menurutnya, dukungan terhadap
WH-Andika melalui mekanisme yang digodok oleh tim sembilan, karena selama
penjaringan mereka telah mendaftar.
“Dukungan kami ke WH-Andika cukup
beralasan, karena pasangan tersebut telah mendaftar di kami (PAN) dan didukung
oleh beberapa partai seperti Demokrat, Hanura dan PKS yang sudah
deklarasi.Kalau peserta yang lain ketika kami komunikasikan belum mendapat
partai sebagai pendukung. Bahkan kami juga melakukan fit and proper test, dan
terjawab sudah dukungan kami ke WH-Andika,” ucapnya.
Menurutnya, selain alasan
kepada mereka yang sudah mendaftar, dukungan PAN ke WH dan Andika adalah berkat
kajian yang mendalam dari tim sembilan. Menurut dia, rekan-rekannya sudah
bekerja keras melalui kajian hingga akhirnya keputusan dukungan tersebut
diambil.
“Orang yang mendaftar di kami itu
ditindaklanjuti, dan kami juga melihat peta politik dukungan dari partai lain.
Kalau ngasih dukungan ke mereka yang tidak didukung partai lain, bagaimana bisa
berkoalisi. Ini adalah hasil analisis dan kajian tim sembilan. Tugas kami kini
tinggal sedikit lagi yakni hanya 1 persen, dan 99 persen sudah kami laksanakan
dan sudah memberi dukungan kepada WH-Andika,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam
seminggu terakhir sudah ada beberapa partai yang mendeklarasikan dukungannya
kepada pasangan WH-AA, setelah Partai Demokrat, Hanura, dan PKS.
Borong partai
Terpisah, akademisi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, Ipan Hilmawan mengatakan,
politik borong partai dalam momentum pilkada bagian dari strategi pasangan
calon (paslon) peserta pemilu. Namun demikian, politik seperti itu bukan saja
bisa mencederai demokrasi, tetapi kental dengan transaksi politik untuk
mendapatkan partai pengusung yang gemuk.
Menurut dia,
gejala-gejala mengarah ke aksi borong partai sudah mulai tampak, dimana saat
ini petahana yakni Gubernur Banten, Rano Karno baru satu parpol yang sudah
resmi terikat yakni PDI Perjuangan. Bahkan, petahana masih menyendiri dan belum
menentukan sikap untuk menggaet pendampingnya.
Sementara pasangan calon
lainnya WH-Andika sudah mengunci dan siap melenggang ke bursa Pilgub dengan
beberapa parpol yang sudah mengusung pasangan itu yakni Golkar, Demokrat,
Hanura, dan PKS.
“Terlepas siapa di antara
pasangan calon yang akan meraih usungan banyak parpol, itulah yang mendekati
politik borong parpol. Ya, borong parpol memang tidak dilarang, arena belum ada
aturan yang mengatur ke arah itu. Tapi yang jelas, dengan aksi borong parpol
itu cara halus untuk mencegah pasangan lawan yang diusung parpol maupun paslon
jalur independen,” katanya.
Menurut dia, Pilgub yang
mendominasi kekuatan salah satu paslon dengan koalisi parpol yang gemuk itu
membuat pertarungan politik menjadi tidak seru. Apalagi jika pasangan calon
dari petahana itu menggaet wakil yang kurang populer atau tidak memiliki trek
politik andal. “Peta politik ini
semakin terbaca siapa di antara mereka yang akan memenangkan Pilgub,” tuturnya.
Pendamping Rano
Sementara itu, setelah
menyamakan persepsi dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten yang disusul
kedatangan Ketua Bappilu DPP, Bambang DH, bakal calon wakil gubernur yang
mendampingi Rano segera diumumkan.
Kabar itu mulai santer di
internal partai berlambang banteng moncong putih itu. Dari beberapa nama yang
belakangan beredar, sosok yang mendapat persetujuan Megawati Soekarnoputri
adalah Sekda Banten, Ranta Soeharta. Berdasarkan informasi yang dihimpun,
rekomendasi DPP PDI Perjuangan untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur
Banten atas nama Rano Karno dan Ranta Soeharta akan turun dalam waktu dekat.
Sedangkan deklarasi
dikabarkan akan digelar awal September. Namun, Ketua Bapilu DPP PDI Perjuangan,
Bambang DH, tidak menjawab ketika dikonfirmasi. Begitu juga dengan Sekda
Banten, Ranta Soeharta, yang enggan berkomentar. Meski demikian, Ranta menjawab
diplomatis terkait namanya yang santer akan mendampingi Rano Karno dalam Pilgub
Banten 2017.
“Doakan saja Banten dapat
pemimpin yang baik. Yang peduli terhadap rakyatnya, dan mau bekerja keras untuk
kemajuan Banten,” kata Ranta
singkat.
0 komentar:
Post a Comment