BPMPPT Didesak Hentikan Waralaba

 Ilustrasi

LEBAK, (KB).- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Lebak didesak untuk menghentikan izin toko modern atau waralaba, karena berdampak terhadap pendapatan pelaku usaha kecil. Sebab, perizinan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret dinilai terlalu mudah hingga meluas ke pelosok-pelosok kecamatan.

Desakan itu datang dari Laskar Merah Putih yang berunjuk rasa, Rabu (27/7/2016). Dalam orasinya, mereka menilai kehadiran waralaba sangat dirasakan oleh pelaku usaha kecil, seperti warungan yang modalnya pas-pasan hingga gulung tikar karena kalah bersaing."Kami prihatin saat ini kondisi waralaba menjamur hingga ke pelosok kecamatan," kata koordinator aksi, Ahmad Subaeli.

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah daerah melalui BPMPPT setempat agar menghentikan perizinan waralaba tersebut. Apalagi, Bupati Iti Octavia Jayabaya menjanjikan akan menindak tegas terhadap toko yang berafiliasi terhadap perusahaan dengan penutupan dan penyegelan.

Namun, tindakan tegas itu tetap dibiarkan dengan menjamurnya toko modern tersebut. Itu sebabnya, pihaknya menuntut bupati agar tidak memberikan izin terhadap pelaku usaha waralaba. "Kami berharap peemrintah daerah tidak mudah memberikan izin usaha terhadap waralaba karena bisa berdampak lingkungan dan aspek sosial lainnya," ujarnya.

Pengamat Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wasilatul Falah Rangkasbitung Kabupaten Lebak Encep Khaerudin mengatakan, kehadiran toko modern bisa mengancam pedagang tradisional gulung tikar hingga menimbulkan pemiskinan juga pengangguran. Selama ini, toko-toko modern di Kabupaten Lebak begitu marak, bahkan dengan lokasi saling berdekatan.

Selain itu juga banyak toko modern yang disinyalir belum dilengkapi legalitas perizinan juga beroperasi pada tempat yang tidak sesuai peruntukannya. "Kami minta regulasi pemerintah daerah menghentikan perizinan toko modern, seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret," ucap Encep.

Dia mengatakan, pemerintah daerah harus menghentikan perizinan toko modern tersebut karena bisa mengancam pedagang tradisional gulung tikar. Saat ini, banyak pedagang tradisional di daerah mengalami kebangkrutan akibat kalah bersaing dengan toko modern itu."Kami minta keberadaan toko modern itu dikaji kembali sehingga tidak merugikan pedagang tradisional," tuturnya.

Dia menyebutkan, pemerintah daerah harus memperketat perizinan waralaba dan dilarang di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan pedagang tradisional. Namun, pihaknya mempertanyakan perizinan toko modern dengan jarak berdekatan, sehingga mengancam gulung tikar para pedagang tradisional.

Apabila pedagang itu mengalami kebangkrutan maka akan menaimbulkan kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, anak-anak mereka harus putus sekolah juga berhenti kuliah setelah orangtua mereka bangkrut akibat toko modern itu. "Kami yakin jika tidak ada penghentian perizinan ke depan bisa menimbulkan konflik dengan kehadiran toko modern itu," katanya.   

Lebak Sunday, July 31, 2016