 |
| Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya |
SERANG - Pemerintah
Provinsi Banten siap menjalankan penysusnan perencanaan pembangunan dengan
sistem elektronik atau 'e-planning', dalam upaya mengedepankan tranparansi dan
mengefektifkan perencanaan pembangunan sesuai hasil Musrenbang."Awal Mei
tahun ini sistem e-planning kita laksanakan untuk program pembangunan 2017.
Pekan depan kita lakukan penajaman ke masing-masing SKPD," kata Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya di Serang, Minggu.
Ia mengatakan, sistem
atau aplikasi untuk melaksanakan
e-planning tersebut sudah siap dan disinkronkan dengan sistem informasi
manajemen daerah. Bahkan pihaknya juga sudah melakukan simulasi e-planning
tersebut dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Menurutnya,
melalu e-planning tersebut maka perencanaan pembangunan akan lebih tajam,
terbuka, terarah dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan usulan
yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).
"Perencanaan
prioritas daerah harus dilaksanakan, kemudian ketajaman usulan rencana kerja
mendesak atau tidak. Kalau tidak mendesak dan tidak jadi prioritas serta tidak
memberikan manfaat bagi masyarakat akan dicoret," kata Hudaya.
Ia mengatakan, dengan
adanya e-planning tersebut maka semua SKPD di Banten juga harus siap dalam
membuat dan mengusulkan perencanaan pembangunan. Karena jika sudah disusun
perencanaan tersebut dan dimasukkan dalam pembahasan anggaran dalam bentuk
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS, maka
usulan program yang masuk tidak akan diterima.
"Kemarin-kemarin kan
kalau ada usulan program secara tiba-tiba dan tidak masuk dalam perencanaan
awal, masih bisa masuk. Nah sekarang ini kalau sudah masuk dalam KUA PPAS,
tidak bisa masuk usulan yang baru," kata Hudaya.Ia mengatakan, pelaksanaan
e-planning tersebut merupakan bagian dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan BPKP pada saat rapat kordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi
di Provinsi Banten.
Sumber: Klik di sini!
0 komentar:
Post a Comment