Baru 30 Persen dari Rp 2 Triliun, Serapan Anggaran Mengkhawatirkan

 Ilustrasi

PANDEGLANG, (KB).- Penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2016 mengkhawatirkan. Sebab, hingga semester I atau Juli 2016, penyerapan baru mencapai 30 persen dari dari total APBD senilai Rp 2 triliun lebih. Belum lagi, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2015 mencapai Rp 288 miliar.

"Kami sering ingatkan semua SKPD untuk mempercepat serapan anggaran, dengan segera menyelesaikan berbagai lelang pekerjaan barang dan jasa, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penunjukan langsung," kata Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang, Muhlas Abdul Halim kepada Kabar Banten, Senin (1/8/2016).

Menurut dia, rendahnya serapan APBD tahun ini bisa menambah beban karena silpa tahun sebelumnya mencapai Rp 288 miliar. Jika tahun ini tidak digenjot, khawatir APBD 2016 bisa menyisakan silpa lebih besar."Serapan anggaran rendah bukan yang pertama, namun ini seperti penyakit atau masalah yang rutin dihadapi setiap tahun. Butuh evaluasi dan perbaikan ke depan, agar serapan anggaran maksimal sehingga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penikmat pembangunan," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III , Hadi Mawardi merasa kecewa dengan serapan anggaran semeseter ini rendah. "Ini kebiasaan kurang baik dan sering terjadi setiap tahun anggaran. Kami mendorong agar pemerintah, terutama SKPD untuk mempercepat realisasi anggaran. Pasti dari serapan anggaran baru 30 persen itu, ada SKPD yang terendah dalam penyerapan anggaran, dan ini patut direalisasi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), Kurnia Satriawan mengakui serapan anggaran semester ini baru 30 persen dari total APBD Rp 2 triliun lebih. "Serapan anggaran rendah itu pada belanja barang dan jasa, namun untuk pendapatan sudah diangka 50 persen," tuturnya.

Untuk pelaporan keuangan tahun ini, dia mengakui cukup cepat. Akan tetapi, dari serapan anggaran rendah. "Ini tentu akan disampaikan ke dewan, dan serapan 30 persen ini baru bersifat global. Nanti akan terbuka berapa persen serapan anggaran dimasing-masing SKPD," ucapnya.

Ingatkan pejabat

Sementara itu, dewan mengingatkan para pejabat untuk tidak mangkir dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) 2017. Peringatan itu disampaikan dewan, karena pada pembahasan Perda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2015, tidak sedikit pejabat SKPD yang mangkir.

"Kami ingatkan para pejabat tidak bolos dalam tahapan-tahapan pembahasan KUA-PPAS. Kami sudah tembuskan masalah ini ke bupati agar pada pembahasan KUA-PPAS tidak lagi ada pejabat yang bolos," kata Sekretaris Komisi II DPRD Pandeglang, Hj. Ida Hamidah.

Menurut dia, pembahasan anggaran sangat penting karena menyangkut harmonisasi anggaran yang akan disesuaikan dengan rencana kegiatan anggaran di masing-masing SKPD. "Bagaimana SKPD mau menerjemahkan usulan anggaran ke legislatif, jika pejabat yang punya kebijakan teknis bolos," ucapnya.

Ida mengaku sudah memberikan catatan-catatan kepada bupati untuk tidak segan-segan memberikan sanksi bagi SKPD yang bolos pada tahapan pembasan KUA-PPAS tahun anggaran 2017. Berkaitan dengan usulan rencana kegiatan anggaran dari SKPD, kata Ida, akan dilakukan kajian dan pembahasan.

Namun, tidak menutup kemungkinan bagi SKPD yang serapan realisasi anggarannya rendah bisa kenapa pemangkasan anggaran. "Bagaimana mau minta penambahan anggaran, yang kemarin saja serapan anggaran rendah. Ini perlu dievaluasi kembali," katanya.

Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Rika Kartikasari mengaku akan lebih teliti untuk pembahasan KUA-PPAS, karena ini menyangkut penganggaran untuk rencana kegiatan anggaran yang diusulkan para SKPD."Pertama kami akan klarifikasi soal rendahnya penyerapan anggaran. Bagi SKPD yang tidak hadir, kami minta bupati untuk menegur, karena KUA-PPAS sudah masuk tahapan pembahasan di komisi-komisi," ujarnya.

Pandeglang Tuesday, August 02, 2016